RUPS

Di bawah ini merupakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari PT Cita Selera Murni

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

 

 

 

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT CIPTA SELERA MURNI Tbk

 

 

Direksi PT CIPTA SELERA MURNI Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

 

  1. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal

Waktu

Tempat

:

:

:

Rabu, 26 Agustus 2020

Pukul 10.10 – 10.58 WIB

Kantor  Pusat Jl.Cikini  Raya No.60A

Jakarta Pusat

 

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

    1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
    2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
    3. Penetapan honorarium/ gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.
    4. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan
    5. Persetujuan perubahan rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham termasuk laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
    6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

 

  1. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama              :  Tuan Arriola Arthur Raphael

Direktur                        :  Tuan Radino Miharjo

 

  1. Kehadiran dalam Rapat:

Rapat dihadiri oleh 632.001.200 saham atau setara dengan 77,45% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

  1. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

Dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara Rapat.

  1. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

    Dalam Rapat terdapat pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara

Setuju

Tidak setuju

Abstain

Mata Acara 1

632.001100 suara atau kurang lebih 99.99%

100 suara

          0

Mata Acara 2

632.001100  suara atau kurang lebih 99.99%

100 suara

          0

Mata Acara 3

632.001100 suara atau kurang lebih 99.99%

100 suara

          0

Mata Acara 4

632.001100 suara atau kurang lebih 99.99%

100 suara

          0   

Mata Acara 5

632.001100 suara atau kurang lebih 99.99%

100 suara

          0   

Mata Acara 6

632.001100 suara atau kurang lebih 99.99%

100 suara

          0   

  1. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

  1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tigapuluh satu desember dua ribu sembilan belas), termasuk Laporan Direksi dan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas).

     2.  Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor                Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 00036/2.0768/AU.1/05/1161.3/1/v/2020   tanggal             26 Mei 2020. Dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal yang Material”, dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan                  Dewan Komisaris Perseroan dari tanggungjawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan            yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan                    Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tersebut

Mata Acara Kedua:

  1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
  • Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
  • Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
  • Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

     2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan             lain penunjukannya  dan menunjuk Akuntan Publik –pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut –karena sebab                     apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), dengan                       ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit               Perseroan“.

Mata Acara Ketiga:                              

  1. Menyetujui honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 mengalami kenaikan sebesar 11,5. % dari tahun buku 2018
  2. Menyetujui memberikuasa/wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menetapkan besar dan jenis penghasilan anggota Direksi.

Mata Acara Keempat :

  1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Arya T dari jabatannya sebagai Komisaris Utama dan Tuan Joseph Basri sebagai Komisaris Independen Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat;
  2. Menyetujui mengangkat Tuan Johannes Dermawan selaku Komisaris Utama Perseroan dan Tuan Joned Trimuhari selaku Komisaris Independen Perseroan, sejak ditutupnya Rapat.

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi

  • Direktur Utama              : Tuan Arriola Arthur Raphael
  • Direktur                         : Tuan Radino Miharjo

Dewan Komisaris

  • Komisaris Utama               : Tuan Jonannes Dermawan
  • Komisaris Independen       : Tuan Joned Trimuhari

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

  1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat pada mata acara keempat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima :

Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Saham, menjadi sebagai berikut :

  1. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan untuk meningkatkan kinerja Perseroan dengan memperluas jaringan usaha, khususnya di beberapa kota yang memiliki potensi besar di Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan, yang mencakup

Digunakan untuk keperluan mengganti Menu Medan Crunch dengan Menu International dan konsep baru yang lebih inovatif untuk mencapai tujuan Perseroan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggannya

  1. sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan terutama untuk pembayaran kepada pemasok, Franchisor dan keperluan terkait gerai-gerai yang telah beroperasional saat ini dan yang akan datang.

Alasannya adalah sebagai berikut :

  1. Hal ini digunakan untuk support atas dampak COVID-19 tahun 2020 bagi Perseroan.
  2. Perseroan akan focus untuk operasional terhadap gerai yang terdampak COVID-19 dimana hal ini akan membutuhkan extra agar masih opersional bisa bertahan.
  3. Mengganti menu Medan Chrunch dengan menu International dan konsep baru yang lebih inovatif untuk mencapai tujuan Perseroan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggannya
  4. Dimasa COVID-19 Perseroan efesiensi terutama dengan biaya tetap karena omset / pendapatan menurun
  5. Lebih menitik beratkan support untuk pemasok dan jaringan distribusi serta promosi & marketing yang lebih agresif agar bisa bertahan untuk bisa memenuhi service customer.

Mata Acara Keenam:

  1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu diantaranya penyesuaian dengan ketentuan POJK 15/2020, dan POJK 16/2020, dan beberapa perubahan pada pasal dan/atau ayat lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 4 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), pasal 11, pasal 12 pasal 13, Pasal 14 dan pasal 16 ayat 17 dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya sebagaimana dimuat dalam lampiran dalam minuta berita acara Rapat ini

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang           diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan dan/atau diputuskan pada mata acara kelima Rapat dan menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris, mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

 

 

Jakarta, 27 Agustus 2020

Direksi Perseroan


 

Panggilan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT CIPTA SELERA MURNI Tbk

No.314/OL/CSM-DIR/VIII/20

 

PT Cipta Selera Murni Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

 

Hari/ tanggal     : Rabu, 26 Agustus 2020

Waktu               : Pukul 10.00 WIB s/d selesai

Tempat              : Kantor Pusat Texas Chicken Jl. Cikini Raya No.60A

                            Jakarta Pusat

 

Mata Acara Rapat:

    1. Persetujuan Laporan Tahunan  Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
    2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor  Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
    3. Penetapan honorarium/ gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.
    4. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan
    5. Persetujuan perubahan rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham termasuk laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
    6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

 

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat dan Materi/Bahan Rapat:

 

Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 3:

Mata Acara 1 sampai dengan 3, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

 

Mata Acara Rapat 4:

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 18 ayat 14  tentang Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

 

Mata Acara Rapat 5:

Merupakan kewajiban Perseroan untuk menyampaikan laporan, guna memenuhi ketentuan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Direksi Perseroan diharuskan memperoleh persetujuan RUPS sehubungan dengan adanya Rencana Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

 

Mata Acara Rapat 6:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar diantaranya untuk menyesuaikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Peneyelenggaraan

 

Rapat Umum Pemegang Saham Perusaaan Terbuka dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

 

 

Ketentuan Umum:

 

  1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan.

 

  1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.

 

  1. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan www.ciptaseleramurni.co.id; situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.

 

  1. Pemegang Saham  yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2020 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.

 

  1. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (”Covid-19”) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak lndependen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora), yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.

 

  1. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  1. Hadir sendiri dalam Rapat.

Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:

  1. Menginformasikan nomor SID ( Single Investor Identification) yang berasal dari KSEI.
  2. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi KartuTanda Penduduk (”KTP”).
  3. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
  4. Mengingat kondisi saat ini dan dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, maka bagi peserta rapat yang akan langsung menghadiri undangan, sebelum memasuki ruangan akan di cek temperature suhu badannya dan diminta menyerahkan keterangan sehat dari Dokter yang berkompeten.

 

  1. Pemberian Kuasa
    1. Pemberian Kuasa secara Elektronik

Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) untuk memberikan kuasa secara elektronik (”e-Proxy) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id/);

Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.

Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

    1. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
  • Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.ciptaseleramurni .co.id); Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada opr@adimitra-jk.co.id;
  • Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora (”BAE”), dengan alamat PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutiqe Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 21 Agustus 2020 apabila BAE tidak menerima dalam batas waktu tersebut maka penerima kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung sebelum dimulainya Rapat.
    1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa
    2. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik maupun
      non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan (www.ciptaseleramurni.co.id) dan mengirimkannya melalui email: corsec@texaschicken.co.id selambat-lambatnya 21 Agustus 2020

e.  Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasie ASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/

7. Materi/Bahan Rapat dapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan  pada  jam  kerja sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.ciptaseleramurni.co.id) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

8. Pemegang Saham Perseroan agar memperhatikan Tata Tertib Rapat dan Informasi yang tersedia pada situs web Perseroan.

9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol yang sangat ketat dalam rangka penanganan Covid-19.

 

10. Dengan telah diumumkan seluruh penjelasan mata acara, tata tertib, pemberitahuan dan kuasa, maka sesuai ketentuan yang berlaku dan sehubungan dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.

 

11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari Pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggungjawab dan kewenangan Perseroan.

 

 

Jakarta,  04 Agustus 2020

PT Cipta Selera Murni Tbk

Direksi

 

 

 

 

 

 

 

Bersama ini Direksi PT Cipta Selera Murni Tbk, selanjutnya disebut “Perseroan” akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2019 (“Rapat”) pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020.

Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta terkait penanganan pandemi Covid-19.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.ciptaseleramurni.co.id pada tanggal 4 Agustus 2020.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa pemegang saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait agenda rapat termasuk melakukan penambahan agenda dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau tanggal 28 Juli 2020 dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,  20 Juli 2020

PT Cipta Selera Murni Tbk

Direksi

  1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
  2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
  3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
  4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
  5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
  6. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 Pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
  7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
    • a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar;
    • b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
    • c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini, dalam RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 108
      • i. alasan pendelegasian kewenangan; dan
      • ii. kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.
  8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
  9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
    1. (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
    2. (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
    3. (3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
      • a. dilakukan dengan itikad baik;
      • b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
      • c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
      • d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
      • e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
    4. (4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
    5. (5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
    6. (6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
    7. (7) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
      • a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan
      • b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
    8. (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini.
    9. (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:
      • a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
      • b. situs web Bursa Efek; dan
      • c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
    10. (10) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
    11. (11) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
    12. (12) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
    13. (13) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. 109
    14. (14) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib: a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal. b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar modal. c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
    15. (15) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8 anggaran dasar.
  1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
  2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
  3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di:
    • a. tempat kedudukan Perseroan;
    • b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
    • c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
    • d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
  4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
    1. (1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
    2. (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
    3. (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
  5. Ketentuan ayat 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).
  6. Pengumuman RUPS:
    1. (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
    2. (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
      • a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
      • b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
      • c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
      • d. tanggal pemanggilan RUPS.
    3. (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
    4. (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, paling kurang melalui:
      • a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
      • b. situs web Bursa Efek; dan
      • c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. 110
    5. (5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
    6. (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
    7. (7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
    8. (8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (2).
    9. (9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
  7. Ketentuan ayat 6 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).
  8. Usulan Mata Acara Rapat:
    1. (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
    2. (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
    3. (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
      • a. dilakukan dengan itikad baik;
      • b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
      • c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
      • d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
    4. (4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
    5. (5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.
  9. Pemanggilan RUPS:
    1. (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
    2. (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:
      • a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
      • b. waktu penyelenggaraan RUPS;
      • c. tempat penyelenggaraan RUPS;
      • d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
      • e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
      • f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
    3. (3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:
      • a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
      • b. situs web Bursa Efek; dan
      • c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
    4. (4) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
    5. (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada 111 butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
    6. (6) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
    7. (7) Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
    8. (8) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
  10. Ketentuan ayat 9 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).
  11.  Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
    1. (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
    2. (2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
    3. (3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan.
    4. (4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
  12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
    1. (1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
    2. (2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
  13. Bahan Mata Acara Rapat:
    1. (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
    2. (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
    3. (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan lain tersebut.
    4. (4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
    5. (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cumacuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
    6. (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
    7. (7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
      • a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
      • b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangundangan.
  14. Ralat Pemanggilan:
    1. (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (2) Pasal ini.
    2. (2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 Pasal ini. 112
    3. (3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
    4. (4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
    5. (5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (3) dan ayat 9 butir (6), Pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini.
  15. Hak Pemegang Saham:
    1. (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
    2. (2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    3. (3) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
    4. (4) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
    5. (5) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 butir (1) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
  16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
  17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
  18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
  1. Pimpinan RUPS:
    1. (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
    2. (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
    3. (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
    4. (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
    5. (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
    6. (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
    7. (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. 113
    8. (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.
  2. Tata Tertib RUPS:
    1. (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
    2. (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
    3. (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
      • a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
      • b. mata acara rapat;
      • c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
      • d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
  1. Keputusan RUPS:
    1. (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
    2. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
    3. (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
  2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:
    1. (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
      • a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/ atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
      • b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
      • c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
      • d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
    2. (2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar dan memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
      • a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
      • b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 114
      • c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
      • d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
      • e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
    3. (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
      • a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
      • b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
      • c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
      • d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
      • e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
    4. (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
      • a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
      • b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
      • c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
      • d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
      • e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham 115 dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
      • f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
      • g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
    5. (5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
    6. (6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
    7. (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (6) Pasal ini dikecualikan bagi:
      • a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabahnasabahnya pemilik saham Perseroan.
      • b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
    8. (8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
    9. (9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
  3. Risalah RUPS:
    1. (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS.
    2. (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
    3. (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
    4. (4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.
    5. (5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  4. Ringkasan Risalah RUPS:
    1. (1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
    2. (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
      • a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
      • b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
      • c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
      • d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
      • e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
      • f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
      • g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
      • h. keputusan RUPS; dan
      • i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
    3. (3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
      • a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
      • b. situs web Bursa Efek; dan 116
      • c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
    4. (4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
    5. (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
    6. (6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
    7. (7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
    8. (8) Ketentuan ayat 3 butir (4), ayat 3 butir (5) dan ayat 4 butir (3), butir (6) dan butir (7) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk:
      • a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
      • b. pengumuman ringkasan risalah RUPS;
      dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14) anggaran dasar
Loading...